SGY Pinta DPRD Bongkar Mafia Jabatan di Pemprov DKI
Jakarta, Dekannews - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta dikabarkan tidak mau mengikuti proses lelang jabatan terbuka. Kejadian itu membuat sebagian kalangan merasa heran karena hal itu dianggap sebagai hal yang tidak biasa.
Mengetahui kejadian itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akhirnya angkat bicara.
Untuk mencaritau penyebab enggannya pejabat di lingkungan Pemprov DKI mengikuti seleksi jabatan, Prasetio yang akrab disapa Pras itu mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) untuk mengetahui alasan 239 Aparatur Sipil Negara (ASN) administrator yang menolak ikut lelang jabatan eselon II di Pemerintahan DKI Jakarta.
"Saya menginisiasi dibentuknya panitia khusus (Pansus) di DPRD DKI Jakarta untuk mengusut dan memberikan jalan keluar terbaik atas fenomena langka yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta ini," terang Pras, dikutip dalam akun sosial medianya, Jumat (28/5/).
Menurut politisi PDIP ini, fenomena penolakan tersebut berujung pada warga Jakarta yang menjadi korban lantaran mandeknya pelayanan. Pras menilai budaya baru pada birokrasi yang dipimpin Anies harus jelas dan di mengerti.
"Tanpa lokomotif atau kepala, maka gerbong tidak bisa apa-apa. Itu lah yang terjadi pada Satuan dan Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat ini," ujar Pras.
"Sebagai representasi masyarakat di Pemerintahan DKI Jakarta, saya tentu tidak akan membiarkan keanehan kultur kerja tersebut mengorbankan warga karena mandeknya sejumlah program kerja dan pelayanan," tegasnya
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) mendukung penuh langkah DPRD DKI Jakarta dalam membentuk pansus penolakan seleksi jabatan oleh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut ketua Katar Sugiyanto, polemik ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diduga kuat berkaitan dengan adanya mafia jabatan.
"Harus dibongkar, saya dukung Prasetio untuk bentuk Pansus. Karena ini diduga kuat berkaitan dengan campur tangan oknum TGUPP. Birokrasi di Jakarta ini cukup amburadul," kata pria yang akrab disapa SGY itu, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5).
SGY mengaku kejadian penolakan tersebut buruk buat birokrasi. Maka ini harus dibongkar. Ia menyebut ada empat persoalan yang terjadi dalam masalah seleksi tersebut.
"Pertama, jangan-jangan waktu yang disiapkan untuk lelang jabatan itu terbatas. Kedua, jangan-jangan ada kaitannya dengan kebijakan Anies yang memberhentikan pejabat sebelum masa jabatannya selesai sesuai aturan. Sehingga banyak ASN malas mengikuti lelang jabatan itu," terang SGY.
Selanjutnya, ungkap aktivis berkacamata itu, patut diduga ada oknum calo pejabat atau mafia jabatan. Sehingga, siapapun yang mau jadi pejabat diduga harus setor ke calo itu.
SGY menduga, penempatan pejabat itu berkaitan dengan bekingan dari pihak tertentu yang memiliki power. Dia juga menilai, Anies lemah dalam melakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta.
"Jika hasil Pansus ini terbukti ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, maka Pansus bisa menggunakan haknya dengan hak interpelasi," tandasnya. EDI
